Forum GTT/PTT Swasta Bentuk Tim Khusus

May 4th, 2010 | By admin | Category: berita, magetan

Forum GTT/PTT Swasta di Magetan membentuk tim khusus guna memperjuangkan nasib ribuan guru dan tenaga honorer di sekolah swasta. Ada lima poin yang akan diperjuangkan tim yang terdiri GTTT TK, SD, SMP dan SMA itu.

Kelima rumusan itu yakni tuntutan SK bupati, pembatasan pagu penerimaan siswa baru (PSB), formasi PNS untuk guru TK, transparansi bantuan anggaran, dan kuota sertifikasi. ”Tim ini akan bekerja maksimal untuk mengegolkan kelima tuntutan itu,” ujar Joko Purnomo, Dewan Pembina Forum GTT/PTT Kabupaten Magetan, kemarin (2/5).

Tim khusus dan rumusan masalah itu menjadi keputusan dalam dialog di gedung PPI kemarin. Hadir dalam forum tersebut, Ketua DPRD Magetan Joko Suyono, Ketua Dewan Pendidikan Syahrir, wakil Dinas Pendidikan dan utusan dari Badan Kepegawaian.

Menurut Joko yang didampingi Ketua Forum GTT/PTT Swasta Joko Santoso, ada banyak daerah yang sudah mengeluarkan SK bupati-wali kota. Seperti, Kabupaten Ngawi, Pacitan, Kota Madiun, Jogjakarta dan wilayah Provinsi Sumatera Barat. ”Yang jadi pertanyaan, mengapa Magetan begitu sulit mengeluarkan SK Bupati untuk GTT/PTT swasta. Padahal, daerah lain bisa. Ini nanti menjadi tugas tim khusus untuk melakukan kajian,” terang dia.

Joko Santoso menambahkan, ada ketidak adilan pemerintah kepada guru dan PTT swasta. Terutama, masalah database, di mana guru dan honorer di sekolah swasta tidak dimasukkan. ”Sungguh tidak adil. Karena kerja kami ini juga sama. Standar kelulusan untuk SMA sederajat bagi sekolah negeri dan swasta juga sama,” ungkapnya.

Ketua DPRD Magetan JokoSuyono, mengaku prihatin dengan perhatian pemerintah kepada guru maupun pegawai di sekolah swasta. ”Tiap hari saya tidur ditemani GTT dengan gaji tujuh puluh lima ribu. Sungguh ironis karena misi GTT/PTT juga sama. Yakni, sama-sama mencerdaskan bangsa,” ujar wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu.

Terkait dengan tim khusus tersebut, Joko meminta nanti rumusan diberikan kepada DPRD. Setelah itu, pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan dinas atau satuan kerja terkait. ”Jangan ada diskriminasi di dunia pendidikan. Namun, semua langkah forum dan tim khusus ini harus sesuai dengan aturan,” kata Joko. (rif/isd)

jawapos