GTT/PTT non APBN-APBD Minta Pengakuan GERUDUK DEWAN

Jan 16th, 2010 | By admin | Category: berita, magetan

Puluhan guru dan pegawai tidak tetap(GTT/PTT) Magetan nggeruduk gedung DPRD setempat,kemarin(14/1). Tenaga honorer non APBN-APBD ini menjadi ’suporter’ Forum GTT/PTT yang berdialog dengan Komisi A.

Saat petinggi Forum GTT/PTT berdialog dengan Wakil Ketua DPRD M.Shoim dan anggota komisi,mereka asyik duduk dan lesehan di ruang teras serta ruang lobi lantai 1 gedung wakil rakyat.
”Terus terang Mas,nasib kami mengambang.Kami cuma mohon ada pengakuan dari pemerintah daerah,”ujar salah seorang GTT asal Kecamatan Kota kepada koran ini,sembari membetulkan letak duduknya di lantai teras gedung DPRD,kemarin(14/1).

Dalam dialog,Ketua Forum GTT/PTT Jamaluddin mengatakan,pihaknya memberikan data serta sambat kepada wakil rakyat.Mereka berharap,dewan menjadi mediator dengan Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian Daerah(BKD).

”Kalau daerah lain bisa,mengapa Magetan tidak.Perlu sebuah pemahaman yang seragam menyikapi masalah GTT/PTT non APBN-APBD,”terang Jamal di hadapan wakil rakyat.

Para GTT/PTT itu,masa tugasnya habis per 2009.Saat ini,mereka masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Selain itu,mereka juga mendesak agar pemkab memberikan pengakuan.”Kami sama-sama mengajar.Kami juga membangun Magetan melalui bidang pendidikan.Harus tidak ada diskriminasi dan memiliki status yang jelas,”terang Jamal.

Hingga saat ini,data validasi Forum GTT PTT non APBD-APBN statusnya tidak jelas.Bahkan,tunjangan dari perintah sudah distop.”Ini kan tidak adil.Pemkab harus bersikap dan kami meminta ada semacam SK dari bupati terkait keberadaan kami ini,”ungkap dia.

Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN),Nahar Ali,mengatakan,pihaknya akan menjembatani GTT/PTT untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi tersebut.”Jangan demo.Semua masih bisa dibicarakan dengan kepala dingin.Kami,yang di dewan akan menjadi fasilitator untuk teman-teman GTT/PTT,”jelas Nahar.

Nahar menjelaskan,GTT/PTT harus menempuh jalur diplomasi untuk memuluskan tuntutan tersebut.”Kasihan anak didik kalau harus demo.Jangan sampai anak didik telantar,”kata dia.

Wakil Ketua DPRD M.Shoim mengatakan,pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan BKD untuk mengurai masa depan GTT/PTT ini.”Setelah itu,akan kami gelar pertemuan segitiga antara forum,dewan dan eksekutif,”terang Shoim.(rif/isd)
(mbak sri)

sumber : http://radarmadiun.co.id