Panwaslu Tegur KPUD

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magetan kemarin (14/5) melayangkan surat teguran kepada KPUD setempat. Hal itu terkait temuan hasil inspeksi mendadak seputar DPS pemilihan presiden (Pilpres) di sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rabu lalu.

Surat bernomor 87/Panwaslu/V/2009 itu diserahkan langsung oleh Ketua Panwaslu Joko Siswanto, ke kantor KPUD di Jl. Karya Dharma sekitar pukul 13.30. Diterima Ketua KPUD Magetan Soerjadi di ruang kerjanya, Joko sempat menjelaskan temuan sidak Selasa (13/5) lalu di sejumlah PPS di Kecamatan Parang, Ngariboyo, Takeran, Lembeyan dan Magetan kota.

Hasil sidak, sebagian besar PPS belum mengumumkan DPS Pilpres. ”Padahal, sesuai ketentuan, jelas tertera ada kewajiban bagi PPS untuk mengumumkan DPS Pilpres selama tujuh hari (11-17) di kantor PPS, RT dan RW atau balai desa. Jika tidak dilakukan, itu melanggar peraturan,” ujarnya.

Joko menyatakan, surat teguran itu ditujukan sebagai bahan evaluasi bagi KPUD Magetan. Sebab, PPS cenderung minim informasi seputar DPS Pilpres. Selain itu, agar tahapan Pilpres berjalan sempurna. ”Perlu ada ketegasan dari KPUD untuk mengambil tindakan agar tidak ada penafsiran yang salah tentang penyelenggaraan Pilpres,” jelasnya.

Menurut Joko, pengumuman DPS Pilpres itu sangat penting. Bagi pemilih, mereka bisa mengkroscek tercantum tidaknya namanya dalam DPS Pilpres. ”Kami hanya sebatas memberikan teguran supaya PPS, PPK dan KPUD lebih proaktif menyikapi DPS Pilpres,” jelasnya.

Sementara, Ketua KPUD Magetan Soerjadi berjanji menindaklanjuti hasil temuan Panwaslu Magetan terkait masih banyaknya DPS yang belum diumumkan di tempat umum. ”Kami pelajari dulu dan nantinya pasti ditindaklanjuti,” jelasnya.

Pernyataan serupa diberikan Hendrad Subyakto, anggota KPUD. Menurutnya, informasi yang diberikan Panwaslu sangat membantu KPUD. Pihaknya juga akan melakukan sidak di sejumlah PPS di Magetan. ”Besok (hari ini, Red) kami lakukan sidak DPS Pilpres. Diharapkan pula kepada PPS untuk memenuhi aturan mengumumkan DPS Pilpres,”jelasnya.

Hendrad juga mengaku sudah sering menyosialisasikan aturan soal pengumuman DPS Pilpres kepada PPK. Ia menegaskan, sebelum batas akhir 17 Mei mendatang, DPS Pilpres sudah bisa dilihat semua di kantor PPS atau tempat umum lainnya. ”Segera kami koordinasikan lagi dengan PPK yang akan diteruskan ke PPS untuk mengumumkan DPS Pilpres,” ujarnya.

Sudah Meninggal Tercantum sebagai Pemilih

Tidak hanya di Magetan, banyaknya PPS yang belum memasang daftar DPS Pilpres juga terjadi di Ngawi. ”Kami melihat setidaknya ada 17 desa pada 5 kecamatan yang tidak mencantumkan DPS mereka di lokasi yang mudah dilihat warga,” kata Sugiharto, anggota Panwaslu Ngawi.

Saat ini Panwas sendiri berkeliling ke berbagai desa melihat pelaksanaan sosialisasi DPS. Setelah dilakukan pemutakhiran, DPS akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga dimonitor oleh Panwas agar mereka tekun bekerja untuk mendata warga yang mungkin belum masuk dalam DPS. “Kami prihatin bila DPS belum dipasang, apalagi ini terjadi juga di desa dan kelurahan di Kecamatan Ngawi kota,” katanya.

Beberapa kendala biasanya dikemukakan PPS. Di antaranya DPS belum digandakan, belum sempat memasang karena lupa, serta hanya memasang di lokasi tertentu misalnya di kantor kelurahan saja. “Kami meminta KPU juga turun ke bawah, meminta PPS bekerja keras sosialisasi DPS, PPDP juga harus rajin berkeliling mendata warga,” kata Sugiahrto.

Dari temuan Panwaslu, sampai kemarin di Kendal ada 46 nama pemilih yang harus diverifikasi ulang di Karanganyar. Ini karena ada nama warga yang sudah meninggal masih tercantum sebagai pemilih, dan ada pula yang nama dan nomor identitas sama.

Selain itu, panwaslu juga meminta kewaspadaan untuk pendataan pemilih di pondok-pondok pesantren. Karena, banyak warga asal luar daerah yang didata sebagai pemilih d Ngawi. Mereka ini diminta menandatangani surat pernyataan bahwa hanya menggunakan hak satu kali di Ponpes itu saat Pilpres nanti. “Harus ada konfirmasi lebih jelas kan bahwa di kampung asalnya, nama mereka tidak terdata karena sudah masuk sebagai pemilih Ngawi,” kata Sugiharto.

KPU Ngawi sendiri makin gencar meminta warga medaftarkan diri. Selain dapat menghubungi PPS yang ada di desa masing-masing, warga juga dapat meminta perbaikan langsung di kantor KPU. Di depan kantor KPU juga terpasang spanduk tentang pentingnya warga terdaftar sebagai pemilih dalam Pilpres nanti. (ota/ari/isd)

(jawapos)

Tagged with:     ,

About the author /


Lebih baik berbuat sesuatu yang bermanfaat meski itu kecil, daripada cuma bisa ngomong atau diam saja. Profil : Google + Komunitas Blogger Magetan

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Info Kerajinan

Kerajinan Bambu Ringinagung
Posted in: Info Kerajinan

Kerajinan Bambu ini juga merupakan satu dari beberapa kerajinan yang ada di kota magetan, seperti kerajinan kulit dan batik sidomukti. Sentra Kerajinan Bambu ini terletak di Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Ketika kita melewati jalan aspal menuju desa ringin agung ini, nampak di sebelah kanan kiri jalan banyak kerajinan bambu yang sedang dijemur […]

Read More

Info Hotel dan Villa

Info Lowongan Kerja

Lowongan Kerja Staff Marketing di Koperasi
Posted in: Lowongan Pekerjaan

Lowongan kerja di Magetan. Dibutuhkan Staff marketing dan Kolektor untuk wilayah kabupaten magetan. Dengan syarat sebagai berikut : Jujur dan disiplin Pria Minimal Pendidikan SMU/Sederajat Punya motor sendiri dan SIM C Usia maksimal 35 tahun Fasilitas : Gaji Pokok Bonus Jenjnag Karir Dll Bagi anda yang tertarik dan sesuai dengan persyaratan diatas silahkan kirim surat […]

Read More