Sebagian Dewan Belum Gajian
Feb 15th, 2010 | By admin | Category: berita, magetanMeski tanggal muda,anggota DPRD Magetan ternyata banyak yang belum gajian.Hal ini karena APBD tahun 2010 masih dikoreksi Gubernur Jatim.Ini yang membuat sejumlah wakil rakyat ngrasani eksekutif, terutama Bupati Sumantri.
”Dibilang butuh, ya butuh. Tapi, kalaupun mau ngambil pun belum bisa semua. Terpaksa menunggu dulu,” kata salah seorang anggota dewan yang tak mau disebut namanya, kemarin(9/2). Informasinya, masalah gaji dan tunjangan anggota DPRD itu sempat dikomunikasikan pimpinan dewan dengan Bupati Sumantri di awal bulan. Namun, solusi yang diambil belum jelas karena kondisi keuangan pemkab yang tidak mencukupi lantaran APBD masih dibahas Pemprov Jatim.
Waktu itu, informasinya, Bupati Sumantri langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan,dan Aset Daerah,Mei Sugihartini dan Sekretaris Dewan, Sudoto di rumah dinas. Gaji dan tunjangan anggota dewan Magetan periode ini berkisar Rp 9 juta untuk anggota dan Rp12juta khusus pimpinan. Saat ini, yang disediakan di Sekwan masih gaji saja. Sedangkan tunjangan rumah dan tunjangan komunikasi intensif (TKI) masih belum cair.
Karena belum lengkap itulah, masih banyak anggota dewan yang belum ambil gaji. Selain itu, rata-rata, gaji mereka juga sudah banyak dipotong untuk mencicil hutang di sebuah bank dengan jaminan SK pengangkatan dewan.
Ketua DPRD Magetan, Joko Suyono, tidak membantah kenyataan itu.Dia mengungkapkan, gaji yang ada sekarang ini di luar tunjangan rumah dan TKI.” Untuk yang tunjangan rumah dan TKI memang masih belum cair,” kata Joko,politisi asal PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Joko menegaskan bahwa dewan secara kelembagaan tetap menjalankan tugasnya. ”Tidak terlalu berpengaruh mas. Ini hanya masalah teknis saja. Wong kebanyakan gaji teman-teman itu langsung dipotong untuk cicilan angsuran bank,” kata pria yang akrab disapa JKS tersebut.
Bupati Sumantri belum berhasil dikonfirmasi. Namun, sejumlah anggota dewan menilai bahwa masalah ini sebagai akibat mepetnya waktu pembahasan APBD 2010 serta kurang bagusnya manajemen keuangan pemkab. ”Yang jelas, kalau APBD sudah klir,ya langsung dibayarkan, khususnya dana tunjangan rumah dan TKI,” pungkas Joko. (rif/isd) (mbak sri)
Radarmadiun
Leave a Reply