Ambrolnya talud di Jalan Purubaya I, Kelurahan Tawanganom, Magetan, langsung menuai reaksi keras. Terkait robohnya talud tersebut, kalangan LSM mempertanyakan keseriusan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam mengelola proyeknya. Djoko Purnomo, ketua dewan presidium LSM Bangun Masyarakat Sejahtera (BMS) Magetan, mengaku menyesalkan terjadinya insiden tersebut. Apalagi, proyek yang bujetnya dari dana pembangunan percepatan infrastruktur daerah (DPPID) itu belum genap sebulan P1 alias rampung dibangun. Berangkat dari insiden ini, tentu seluruh proyek di DPU patut dipertanyakan. Kalau perlu diaudit total,kata Djoko kemarin (3/1).
Menurutnya, ambrolnya proyek dari dana pemerintah pusat itu tak serta merta dialibikan lantaran kondisi bencana. Apalagi, sebelum melakukan pembangunan, rekanan harus mampu memperkirakan tingkat safety maupun kelayakan talud yang akan dibangun. Jangan sampai setelah insiden ini lepas tangan. Awal membangun dulu kalau memang tidak mampu, kenapa diterima? Kalau sudah ada bencana, tentu harus tanggungjawab penuh, tegasnya.

Dia juga memertanyakan keseriusan kalangan legislatif yang sebelumnya gencar melakukan sidak dan monitoring saat pembangunan sejumlah proyek DPID. Tentunya, tanggungjawab legislatif juga patut dipertanyakan. Bagaimana hasil pengawasan mereka (legislatif, Red)? Apa pengawasan itu sekadar gagah-gagahan saja? ujarnya.

Benny Ardi, direktur pelaksana LSM Magetan Center, menuding sidak kalangan dewan saat pembangunan sejumlah proyek lalu terkesan asal-asalan. Kalau memang diawasi, tentu kejadian talud ambrol itu tidak perlu terjadi. Seharusnya ada perencanaan matang saat akan dibangun,tuturnya. Apalagi ditambah pengawasan yang ketat. Jika sampai ambrol, apalagi belum ada sebulan, itu sudah pelanggaran fatal. Harus dicermati betul antara perencanaan hingga besteknya, imbuh Benny.

Dikritik pengawasannya tak maksimal, kalangan legislatif menanggapi dingin. Ketua Komisi D DPRD Magetan Rinita Sofia Hadi mengaku pihaknya segera mengambil langkah terkait insiden ambrolnya talud tersebut. Kejadian itu tentunya akan segera kami kaji internal di tingkat komisi. Kami juga sudah mengomunikasikan dengan DPU. Dan informasinya rekanan memang sudah dipanggil, kata Rinita. Kami sudah mengetahui dan DPU memang harus bertanggungjawab dengan rekanannya. Yang terang kami akan ambil langkah usai rapat internal. Secepatnya! tegas politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Kohong ini. (wka/isd)

radarmadiun