Tenaga Honorer Non APBN-APBD Rapatkan Barisan Tuntut SK Bupati

Feb 1st, 2010 | By admin | Category: berita, magetan, pendidikan

Bupati Sumantri segera menerbitkan SK (surat keputusan) tentang masa depan honorer pemkab non-APBN dan APBD. Tuntutan tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan dialog DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Magetan bersama Forum Tenaga Honorer di gedung PPI Magetan, kemarin (31/1).

”Yang dibutuhkan teman-teman itu hanya SK Bupati. Sebab, peraturan pemerintah (PP) yang saat ini digodok oleh Panja DPR itu mensyaratkan itu,”kata Joko Purnomo, ketua dewan Pembina Forum GTT/PTT Magetan. Menurut dia, solusi terbaik guna mengurai nasib GTT/PTT non APBN dan APBD adalah SK bupati. Jika tuntutan tersebut direspon, maka pemkab tidak akan keteteran saat PP yang dibahas panitia kerja DPR RI terbit, kelak.’ ‘Sudah ada beberapa daerah yang memberikan SK kepada GTT/PTT non APBN dan APBD. Mengapa Magetan tidak. Ini yang menjadi pertanyaan,”terang Joko.

Dalam silaturahmi tersebut,juga hadir anggota DPR RI Mardiana Indaswati, anggota Komisi X, yang membidangi pendidikan. Dia mengatakan,panitia kerja DPR RI akan bekerja keras untuk menghasilkan peraturan yang berpihak pada GTT/PTT non APBN dan APBD.’ ‘Salah satunya rekrutmen PNS tidak hanya melalui ujian. Tapi, juga mempertimbangkan masa kerja GTT/PTT,” ujar Indras, panggilan wakil rakyat asal Ponorogo ini.

Menurut dia, masalah ini memang terjadi secara nasional. Kalau tidak segera diterbitkan peraturan, maka persoalan tersebut akan semakin menumpuk dan bisa jadi bom waktu di masa mendatang. ”Termasuk GTT/PTT non APBN dan APBD yang usianya sudah melebihi batas ini juga harus dicarikan solusi. Karena,pada prinsipnya, mereka itu semua mengabdi pada dunia pendidikan.Jadi,jangan sampai ada diskriminasi dunia pendidikan, baik swasta atau negeri,” ujar Indras yang disambut applaus dari honorer yang hadir di PPI.

Wakil Ketua DPRD Magetan, M. Shoim yang hadir mengatakan,legislatif dan Komisi I sudah memfasilitasi tuntutan GTT/PTT non APBN dan APBD. Yakni, dengan dialog segitiga bersama Badan Kepegawaian Daerah(BKD)dan Dinas Pendidikan. ”Kami akan terus memantau apa yang dijanjikan BKD dan Dinas Pendidikan. Terkait hasil dialog yang salah satunya tentang penerbitan surat keterangan,”ujar Shoim, wakil rakyat dari Partai Demokrat ini. (rif/isd)
(mbak sri)

radarmadiun