Defisit Rp 31,9 M

0
265

Perhitungan APBD 2010 Kabupaten Magetan mengalami defisit. Jumlahnya mencapai Rp 31,9 miliar. Ini diketahui dari pembahasan RAPBD yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan tim anggaran eksekutif Pemkab.

Defisit APBD tahun 2010 tersebut diungkap Fraksi Magetan Bersatu (FMB) dalam penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang paripurna DPRD, yang digelar kemarin (23/12).

”Defisit anggaran ini menunjukkan kurang baiknya perencanaan keuangan. Seharusnya prinsip APBD ini seimbang,” ujar juru bicara FMB, Sri Ratna Wijayanti di hadapan sidang paripurna.

Dalam RAPBD 2010 Magetan, proyeksi kekuatan anggaran yang berasal dari berbagai komponen tersebut, nominalnya mencapai Rp 666,5 miliar. Sedangkan proyeksi perubahan APBD sebesar Rp 687,8 miliar.

Dari kekuatan APBD tersebut, terbesar untuk belanja dan operasional pegawai. Sedangkan untuk belanja publik cukup minim. Ini tentu kurang bagus. Artinya, jumlah pegawai di lingkup pemkab terlalu gemuk.

Rencananya defisit Rp 31,9 miliar tersebut akan ditutup dengan selisih dan sisa penggunaan anggaran (Silpa) yang baru diketahui pada akhir tahun 2010 mendatang. Pada pembahasan RAPBD kali ini, Silpa diproyeksikan Rp 0,-.

Melihat trennya, dari tahun 2006, jumlah Silpa mencapai Rp 57 miliar. Sedangkan di tahun 2007 Rp 80 miliar. Sementara tahun 2008, Silpa APBD Magetan berjumlah Rp 88 miliar.

”Sejak tahun 2006, jumlah Silpa terus naik. Sebenarnya, Silpa tahun 2009 ini jumlah yang mendekati kebenaran itu besarnya berapa? Lebih baik Silpa digunakan untuk biaya publik yang langsung menyentuh masyarakat,” jelas Ratna, anggota dewan dari PNBK tersebut. Setelah melihat RAPBD, Fraksi Magetan Bersatu melihat ada nuansa pesimistis terhadap anggaran. Apalagi, melihat kekuatan APBD dari tahun ke tahun selalu tersedot untuk belanja dan operasional pegawai.

Bupati Magetan, Sumantri, mengatakan, setiap tahun selalu terjadi defisit. Kekuatan keuangan itu, kelak akan ditutup oleh Silpa. ”Jadi, masalah defisit ini tidak perlu dibesar-besarkan,” kata dia.

Hanya saja, Bupati menegaskan pihaknya telah berupaya mengencangkan ikat pinggang. Terutama untuk belanja pegawai. ”Saat ini, anggaran sudah dipres. Pos ADD (alokasi dana desa) dan tunjangan perangkat tidak kami utak-atik. Tidak naik dan tidak turun,” ujar bupati. (rif/tya)

jawapos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here