Empat Kades Bebas

0
407

Empat kepala desa(kades)di Magetan,terdakwa dugaan pungutan liar(pungli)program nasional(prona) sertifikasi tanah masal,akhirnya bisa tersenyum lega. Itu setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan putusan bebas kepada mereka. Keempat kades tersebut adalah Kades Jajar dan Ngelang (Kecamatan Kartoharjo),Ngentep(Kawedanan)dan Selotinatah(Ngariboyo).Atas vonis tersebut,jaksa penuntut umum(JPU)masih belum bersikap apakah menempuh jalur kasasi atau menerima putusan majelis hakim itu.
Putusan bebas keempat kades tersebut dibenarkan Kabag Administrasi Pemerintahan Desa Magetan Eko Muryanto. ”Informasinya keempat kades itu divonis bebas.Tapi, kami belum tahu apakah jaksa penuntut mengajukan kasasi atau menerima putusan majelis hakim itu,” terang Eko kemarin(28/4).

Menurut Eko,bila jaksa tidak mengajukan kasasi,maka pemkab akan meminta salinan putusan tetap.Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan hak-hak keempat kades yang saat ini dalam posisi diberhentikan sementara. Pemberhentian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)No 6 tahun 2006.Saat ini,di Jajar,Ngelang, Ngentep dan Selotinatah dijabat oleh pelaksana tugas (plt)kades.”Kalau sudah ada keputusan hukum tetap, hak-hak kades tentu dikembalikan sesuai perundang-undangan.Status nonaktif kades akan dicabut,”terang Eko pada koran ini.

Di lain pihak,putusan bebas keempat kades tersebut mendapat sorotan tajam kalangan aktivis LSM di Magetan.Koordinator LSM Forum Ekonomi Lemah(Formel) Rasimin Hadi Susilo yang aktif mendampingi kasus prona di Ngentep mengaku terkejut dengan putusan majelis hakim ini.”Jujur saja,saya sangat kaget dengan putusan bebas ini.Saya tidak tahu apa pertimbangan majelis hakim,”ujar Rasimin.

Atas putusan ini,Rasimin mengatakan bola panas ada di JPU.Apakah JPU akan banding atau menerima putusan bebas tersebut.Kalau majelis hakim beranggapan pungutan prona tersebut sudah dimusyawarahkan,Rasimin berpandangan kurang tepat.”Masak keppres(keputusan presiden)kalah dengan musyawarah.Ini menurut saya kekeliruan.Desa itu bagian dari republik ini.Harusnya desa mengikuti dan bersinergi dengan peraturan yang lebih tinggi,”tandas Rasimin.(rif/sad)

radarmadiun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here