KPUD Bingung Tetapkan Status Ginting

0
350

Meski batal ditetapkan sebagai anggota dewan, status Jamin Ginting masih mengambang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Madiun mengaku kebingungan menyikapi status anggota dewan dari PDS itu. Alasannya, tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang tindak lanjut pasca dibatalkannya angota dewan yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye. ”Pembatalan itu sudah pasti, tapi siapa penggantinya itu yang tidak di atur,” terang M. Ali Fauzi anggota KPUD Kota Madiun kemarin.Menurut Fauzi, ada tiga kemungkinan yang menyangkut status Jamin Ginting. Pertama, Jamin Ginting dibatalkan sebagai anggota dewan terpilih. Lantaran sifatnya membatalkan, maka tidak ada pengganti. Baik dari partai yang bersangkutan maupun partai lain. Sehingga kursi di DPRD Kota Madiun yang seharusnya 30 tinggal 29. ”Hal itu sangat terjadi, karena tidak ada aturan penjelas undang-undang maupun KPU soal penggantian dewan yang dibatalkan,” ungkapnya.

Kemungkinan yang kedua, Jamin Ginting digantikan caleg yang perolehan suara dibawah Ginting. Atau sebaliknya Jamin digantikan caleg dari partai yang mendapat suara di bawah Partai Damai Sejahtera di dapil Manguharjo. ”Itu baru kemungkinan-kemungkinan. Termasuk kemungkinan Jamin tetap ditetapkan sebagai dewan setelah ada klarifikasi ke kantor akuntan yang mengaudit dana kampanye,” jelasnya.

Tak ingin status Jamin Ginting menggantung, Ali Fauzi mengaku akan membawa persoalan itu ke KPU Pusat. Rencananya, pekan depan pihaknya akan minta klarifikasi dan petunjuk ke KPU di Jakarta tentang status pengganti Jamin. ”Kami tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Karena ini masuk wilayah keputusan, maka harus punya dasar hukum yang jelas. Untuk itu, selain KPU pusat,kamijug ake KPU provinsi,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan Latutik Mukhlisin, anggota KPUD lainnya. Menurutnya, meski Jamin Ginting mengaku telah menyerahkan laporan keuangan ke KPUD, namauan haisl audit menyebutkan yang bersangkutan tidak menyerahkanlaporanitu. Sehingga, pihaknya tidakberani menetapkan sebagai anggota dewan. ”Keputusan KPUD Kota didasarkan surat edaran KPU provinsi,” tambahnya. (dhy)

(jawapos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here