LSM Tagih Penanganan Korupsi APBD

1
321

Penanganan kasus dugaan korupsi APBD Magetan tahun 2002 dan 2003 dengan tersangka Ketua DPRD Prayogo Prayitno dan H. Kusman, kembali ditagih. Ini setelah bertahun-tahun penangannya terkesan macet.

”Kejaksaan harus membuka kembali. Apalagi, status ketiga pimpinan dewan ini sudah tersangka,” kata Koordinator LSM Bangun Masyarakat Sejahtera (BMS), Joko Purnomo, pada koran ini, kemarin (8/9).

Perkembangan penanganan kasus dengan tersangka trio pimpinan dewan itu sebenarnya sudah lumayan bagus. Pihak Kejaksaan Negeri sudah menemukan pos yang bisa digunakan untuk menjerat pasal korupsi. Yaitu, dalam bentuk pos anggaran yang diduga fiktif dalam APBD 2002 dan 2003. ”Kasus ini pernah dilakukan gelar perkara. Namun, hingga kini, perkembangannya cukup lamban,” terang Joko.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk tidak gerak cepat menyelidiki kasus yang sempat menjadi perhatian warga Magetan tersebut. ”Apalagi sekarang pimpinan dewan sudah tidak menjadi anggota DPRD. Tentu akan mudah melakukan pemanggilan. Tanpa harus menunggu surah dari gubernur,” jelas dia.

Pada kasus APBD 2002 dan 2003, temuan sementara kejaksaan yakni dugaan anggaran fiktif dalam bentuk uang asuransi, jaminan kesehatan, perjalanan dinas, sampai uang kontrak rumah.

Joko mendesak agar kejaksaan juga memeriksa tim anggaran pada APBD 2002 dan 2003. Tim tersebut dinilai ikut bertanggung jawab pada perencanaan dan penggunaan anggaran. ”Sekarang (Prayogo dan Kusman, Red) memang sudah pensiun. Namun, itu tidak lantas kasusnya distop,” kata Joko yang juga mantan dewan tersebut.

Informasi koran ini, kejaksaan akan memanggil pimpinan DPRD yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp 10,5 miliar. Joko mengatakan, lamanya proses hukum tersebut karena dasar hukum untuk menyerat pelaku korupsi, yakni Peraturan Pemerintah 110 telah dicabut. Sehingga, sehingga kejaksaan terpaksa banting setir untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang kasus itu.

”Jika mengacu pada PP nomor 110 negara dirugikan. Namun, kalau yang dipakai BPK itu undang-undang yang baru, kami belum tahu kerugian yang diderita masyarakat,” jelas Joko.

Kepala Kejaksaan Negeri Robert Ilat belum berhasil dikonfirmasi. Saat hendak dikonfirmasi terkait berita tersebut, ia sedang tidak ada di kantor. Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Wahyudi kepada wartawan mengatakan, kasus dugaan korupsi APBD 2002-2003 tersebut tetap berlanjut. ”Kapan akan selesai? Tentu ada proses dan lamnya itu masalah waktu saja,” kata Wahyudi. (rif/isd)

jawapos

1 COMMENT

  1. Kalau dua orang ini gak bisa masuk penjara plus harta yg ada disita kejaksaan sekumpulan orang bodoh. masa gedung megah orangnya bodoh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here