Miliaran Dana Sapi Kereman Macet

0
78

Ternyata tidak hanya rasionalisasi penerangan jalan umum(PJU)yang mendapat sorotan.Hal yang sama menimpa investasi yang dilakukan Pemkab Magetan selama tahun 2009.Dalam sidang paripurna DPRD tentang nota keuangan bupati,Fraksi Partai Demokrat(FPD) mem-warning soal kebijakan investasi.Sebab,hasil pemeriksaan BPK-RI,ada beberapa investasi yang bermasalah.
Menurut Pangayoman dari FPD,program investasi sapi kereman yang ditangani oleh Dinas Peternakan dan Perikanan serta pengelolaan sapi yang dengan leading sektor Dinas Koperasi UKM,banyak yang macet.’Kami sangat prihatin dengan macetnya dana investasi yang dikucurkan pemkab,’kata dia,kemarin(15/7).

Dikatakan,untuk sapi kereman,selama periode 1999-2006 terdapat tunggakan sebesar Rp1,9 miliar.Sedangkan dana yang diindikasi merugikan daerah mencapai Rp227,5 juta.’Kami melihat,perlunya upaya penagihan yang serius,’ujar Pangayoman. FDP juga menyoroti masalah investasi permanen juga bermasalah.Yakni,adanya piutang pembagian laba Perusda PDAM sebesar Rp288,6 juta.’Ternyata hingga kini, pembagian laba tersebut belum disetorkan PDAM ke kas daerah sampai akhir tahun anggaran 2009,’terang dia.

Menurut Pangayoman,permasalahan yang muncul dari penanaman investasi oleh pemkab tersebut terletak pada payung hukum.Analisa fraksi ini,ada kelemahan perundangan dalam penyertaan modal tersebut.Contohnya di PDAM sebesar Rp12,2 miliar yang hingga kini statusnya belum ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). ‘Kami melihat,dengan permasalahan tersebut kebijakan investasi yang dilakukan pemkab belum memiliki pola serta strategi yang memadai,’ungkap dia.

Dia mengatakan,FPD mendesak kepada pemkab untuk menjelaskan grand design terkait dengan kebijakan investasi di masa akan datang.’Saya berpendapat, kebijakan investasi tersebut harus mampu menstimulus laju pertumbuhan ekonomi lokal di Magetan,’papar Pangayoman.

Terkait dengan macetnya investasi pada program sapi kereman di Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Koperasi UKM,FPD mendesak agar Bupati Sumantri menindaklanjutinya.Apalagi,masalah tersebut juga mendapat warning dari BPK-RI sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan APBD 2009.’Kami melihat,selama ini,hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK-RI belum banyak yang ditindaklanjuti,’jelas Pangayoman.(rif/isd)

radarmadiun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here