PAN Terpaksa Ditinggal

0
349

Partai Amanat Nasional (PAN) ditinggal. Akibat dualisme nama calon wakil ketua dewan, utusan PAN terpaksa belum bisa ditetapkan menjadi pimpinan DPRD Magetan definitif. Padahal, kemarin (6/10), dewan menggelar rapat paripurna tentang pengumuman, dan penetapan ketua dan wakil ketua DPRD periode 2009-2014. ”Karena masih ada masalah di internal partai, maka khusus untuk wakil ketua dari PAN tidak ikut diumumkan,” kata ketua (sementara) DPRD, Rinita Sofia Hadi.

Langkah pengumuman dan penetapan ini dilakukan pimpinan dewan sementara setelah melakukan konsultasi ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim. Selain itu, berpijak pada surat edaran (SE) Mendagri No. 161 tahun 2009. ”Jadi, kebijakan ini sudah dikomunikasikan. Saran dari Biro Pemerintahan Pemprov, yang tiga ditetapkan dulu. Sedangkan wakil ketua dewan dari PAN ditetapkan belakangan,” ujar Kohong, sapaan Rinita.

Tiga pimpinan dewan definitif yang kemarin ditetapkan adalah : Joko Suyono (Ketua DPRD dari PDI Perjuangan), M. Shoim (Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat) dan Sofandi (Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar). Sementara, dari PAN ada dua nama calon, yaitu H. Sutikno dan Widodo Tri Saksono. ”Masalah di internal PAN kan tidak bisa diketahui kapan selesainya. Kalau menunggu selesainya, kinerja kelembagaan akan terganggu. Padahal, lembaga DPRD ini butuh pimpinan definitif agar segera bisa bekerja. Sebab, pembahasan RAPBD juga sudah menunggu,” jelas Kohong.

Menurut dia, dalam kasus nama wakil ketua ganda dari PAN, pimpinan sementara dewan tidak memiliki kewenangan untuk memilih satu nama. Sebab, tugasnya hanya sebagai fasilitator. Tugas tersebut sudah dilakukan, yakni menyurati DPD PAN dan berkonsultasi ke Biro Pemerintahan. ”Ada beberapa daerah di Jatim yang memiliki kasus seperti Magetan. Saran dari Biro Pemerintahan Pemprov juga sama. Sementara ditinggal dan ditetapkan tersendiri,” jelas Kohong.

Dalam rapat penetapan pimpina dewan definitif ini, sempat terjadi debat. Beberapa anggota dewan tidak setuju dengan langkah pimpinan sementara DPRD. Seperti yang dikatakan Ratna Wijayanti, anggota Fraksi Magetan Bersatu. Dia menilai, pimpinan dewan tidak tegas sehingga muncul masalah-masalah serta tidak terselesaikannya persoalan keanggotaan Fraksi Magetan Bersatu. ”Selama ini, fraksi kami juga jarang diajak bicara,” kata dia.

Pendapat lain dilontarkan Ali Basri, anggota Fraksi Demokrat. Menurut dia, kalau pimpinan sementara dewan hanya berpedoman dengan SE Mendagri, tentu merupakan dasar hukum yang lemah. ”Saya khawatir, produk hukum yang diputuskan dalam rapat ini juga lemah. Masalah tersebut jangan sampai terjadi di lembaga DPRD ini,” kata mantan kepala desa Baluk tersebut.

Dalam rapat paripurna, Sofandi, wakil ketua DPRD yang baru ditetapkan itu, mengatakan lembaga legislatif ini harus terus berjalan. Termasuk, alat kelengkapan yang wajib terpenuhi. ”Dengan demikian, lembaga dewan ini segera bisa action. Kalau menunggu yang lain tentu akan sangat mengganggu,” kata wakil ketua dewan dari Partai Golkar ini.

Ke depan, Sofandi menilai dewan memiliki kualitas yang bagus. Dari situ, diharapkan mampu mengawal program-program yang kelak disetujui dan dijalankan Pemkab Magetan. ”Dewan sekarang memiliki latar belakang yang bagus. Sekarang tergantung kemasannya seperti apa. Kami berharap, lima tahun mendatang bisa bekerja maksimal demi masyarakat Magetan,” harap dia.

Ketua DPD PAN Magetan Sumarsono, mengaku dapat menerima keputusan DPRD yang memberi waktu pada PAN menyelesaikan masalahnya. Walaupun, hasil konsultasi dengan Pemprov Jatim itu tidak memberikan rekomendasi apapun. Namun, dia membantah bila PAN dituding sebagai penghalang terisinya wakil ketua secara utuh. Dia menganggap konflik internal PAN masih dalam batas yang wajar. “Kecuali kalau konflik di kami (PAN, Red) sampai berlarut-larut. Ini kan masih dalam batasan wajar. Daerah lain juga banyak yang belum memilih pimpinan definitif,” katanya.

Sementara itu, terkait belum selesainya masalah wakil ketua DPRD dan Fraksi Magetan Bersatu ini, beberapa anggota dewan memprediksi jika kedua persoalan tersebut bisa menjadi bom waktu bagi lembaga dewan. ”Sejak awal sudah banyak timbul friksi, saya khawatir masalah-masalah yang menumpuk ini akan menjadi bom waktu bagi dewan,” kata salah seorang anggota dewan yang tak mau disebut namanya. (rif/ari/isd)

jawapos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here