Rawan Dimainkan, BKD Uji Publik

2
351

Pendataan guru dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) rawan dimainkan.Tengara ini bisa menjadi kenyataan bila GTT/PTT berkongkalikong dengan atasannya.Baik kepala sekolah atau kepala satuan kerja di lingkup Pemkab Magetan. ‘Semua data GTT/PTT akan kami uji publik.Semua berkompetisi.Kalau ada keganjilan di suatu instansi, silakan ajukan keberatan,’kata Peno,Kabid Pengembangan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD),kemarin(23/8).Saat ini, uji publik sudah dilakukan kepada GTT/PTT yang tercecer pasca pendataan tahun 2006.Jumlahnya cuma tiga pegawai.Mereka berasal dari Bagian Humas dan Protokol,Dinas Pendidikan dan rumah sakit.’Untuk tiga GTT/PTT ini,sejauh ini tidak ada yang protes,’jelas Peno mendampingi Kepala BKD Sukowinardi.

Dia mengatakan,uji publik tenaga GTT/PTT tahap kedua akan diumumkan akhir bulan Agustus ini.Saat ini, pihaknya terus melakukan up date data dari kecamatan-kecamatan.’Nanti jika sudah final,kami uji publikkan. Kalau ada yang tidak pas,segera lapor pada kami sebelum masa uji publik selesai,’jelas Peno.

Dugaan rawan dimainkan itu memang beralasan.Kemarin misalnya, belasan GTT/PTT asal Kecamatan Poncol ramai-ramai mendatangi kantor BKD di kompleks perkantoran pemkab.Mereka menyerahkan data guru maupun tenaga staf tata usaha yang dinilai sudah dimanipulasi.’Yang kami catat ini,ada di dalam daftar.Tapi,tidak pernah mengajar,’kata salah seorang GTT/PTT yang tak mau disebut namanya.

Pendataan GTT/PTT ini sesuai dengan Surat Edaran(SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara(Men-PAN) No.05 Tahun 2010.BKD mulai melakukan pendataan pada tanggal 10 Agustus lalu.Data ini akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Nasional pada 31 Agustus 2010. Untuk tahap kedua,BKD melakukan pendataan terhadap GTT/PTT yang akan diserahkan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara pada 31 Desember 2010 mendatang.

Data dari Dinas Pendidikan,hingga 18 Juni 2010 ini, jumlah GTT/PTT di tingkat SD,SMP,SMA,dan SMK negeri 2.332 orang.Data tersebut akan diserahkan Dinas Pendidikan kepada BKD untuk selanjutkan diujipublikkan. Menurut Sunarto,aktivisi LSM setempat,saat ini,masih ada PTT di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum terakomodasi dalam data base. Data tersebut di luar 38 THL yang mendapat SK Bupati dan nasibnya terkatung-katung.

‘Temuan kami di lapangan,ada petugas pasar yang sudah bekerja sejak tahun 2004.Mereka juga absen dan memungut retribusi kepada pedagang.Tapi sejauh ini, perhatian pemkab tidak ada,’kata dia.(rif/isd)

radarmadiun

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here